Masyarakat Indonesia di sejumlah daerah akan memilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 meski dalam kondisi pandemi virus corona.
Ada 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten yang menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2020.
Pemilihan ini akan berlangsung tiga minggu sebelum sekolah tatap muka akan diterima lagi pada Januari 2021.
Melihat kondisi tersebut, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) juga meminta daerah-daerah penyelenggara Pilkada 2020 untuk menunda pembelajaran di kelas.
“Keterlambatan ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah, terutama di daerah-daerah yang pelaksanaan pilkada serentak,” kata Sekjen FSGI Heru Purnomo dalam siaran persnya, Minggu (12/6/2020).
Baca juga: Berikut Daftar 270 Daerah yang Akan Menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020
Pasalnya, berdasarkan hasil pengawasan anggota FSGI di sejumlah daerah yang mengikuti Pilkada, banyak terjadi mobilisasi massa dalam jumlah besar dan pawai yang sebagian besar pesertanya tidak menggunakan masker.
Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran
FSGI memperkirakan setelah surat suara dihitung, kemenangan calon dengan suara terbanyak juga bisa dirayakan.
“Artinya potensi membentuk kerumunan sangat tinggi dan ada kemungkinan protokol kesehatan diabaikan,” ujarnya.
Heru mengatakan dengan kondisi tersebut, pihaknya memprediksi akan terjadi peningkatan kasus virus corona di daerah-daerah yang akan dilangsungkan Pilkada 2020.
Baca juga: Mempertimbangkan Risiko Pejabat KPPS Bicara Soal Pasien Covid-19 di Pilkada 2020
Liburan akhir tahun
Selain Pilkada, FSGI juga akan menyoroti potensi lonjakan kasus Covid-19 akibat momentum liburan akhir tahun.
Daerah yang tidak menyelenggarakan pemilu juga memiliki potensi yang sama karena adanya libur bersama, libur sekolah, dan libur Natal.
Karena liburan bersama, menurut Heru, biasanya diisi dengan jalan-jalan ke destinasi wisata di berbagai daerah.
“Pasti ada anak-anak yang diajak berlibur oleh ayah dan ibunya,” tulis FSGI.
Oleh karena itu, FSGI mendesak pemerintah untuk serius mempertimbangkan penundaan pembukaan sekolah pada Januari 2020, terutama di daerah-daerah lokasi Pilkada.
Heru mengatakan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan kesehatan dan keselamatan guru dan siswa selama pandemi virus corona.
“Dengan dibukanya sekolah tatap muka pada Januari 2021, peningkatan kasus pasca pemilu dan libur akhir tahun sangat perlu diperhitungkan untuk mencegah sekolah menjadi klaster baru penularan Covid-19,” kata Heru. dikatakan.
“Jika kasusnya meningkat signifikan, pemerintah akan menunda pembukaan sekolah tatap muka pada Januari,” tambahnya.
LIHAT JUGA :
indonesiahm2021.id
unesa.id
unimedia.ac.id
politeknikimigrasi.ac.id
stikessarimulia.ac.id
ptsemenkupang.co.id